DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12 s.d 14 April 2021 melakukan Koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak lanjut MoU Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Dimana pada kesempatan Koordinasi bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan ( ibu Hj. HUSNUL HATIMAH, SH, MH) beserta jajaran.Untuk Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga (Dra.Marvvati Sukvvatini), Kasi Perlindungan Perempuan (Nurhayati,SKM,MSi), Kasubag Penyusunan Program (Dileli Dharma Astoeti,MM), Memei Apriana dan Mardiah Sri Astuti.

Yang melatar belakangi MoU Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Kalimantan adalah memudahkannya pelayanan dan perlindungan lintas batas di vvilayah Kalimantan dimana kasus yang ada pelayanan lintas batas Kalimantan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Adapun Tujuan MoU adalah Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Selatan di Wilayah Kalimantan Tengah dan warga Provinsi Kalimantan Tengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dimana Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan :

Untuk memperkuat melibatkan mitra kerja atau jejaringnya untuk memberikan pelayanan dan penanganan.

Dimana nantinya saling koordinasi dalam memberikan data, informasi dan dokumen kepada pihak lainnya berkaitan dengan :

1. Kasus Kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Selatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Data korban, yang meliputi:

3. Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Selatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dan nantinya akan memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang serta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berasal dari daerah Pihak lainnya. 

Adapuan Anggaran melekat pada Pendapatan dan Belanja pada masing-masing daerah dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dan hasil koordinasi akan dilakuan MoU di seluruh Kalimantan untuk menjavvab salah satu fungsi terbentuknya UPTD PPA di Provinsi yang melayani lintas batas Kalimantan.Dimana nantinya dengan MoU ini akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di vvilayah Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dalam penanganan dan perlindungan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan adanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah dibentuk di vvilayah Kalimantan. ( Tabe : Bidang 4 dan Perencanan)