DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kegiatan Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan Sarasehan ini terwujud atas kerjasama BKKBN dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019 lalu. Sarasehan Nasional ini menghadirkan keynote speech dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan narasumber Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Bambang Brodjonegoro, SE.,MUP.,Ph.D, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik R Siti Zuhro, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan moderator Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Peserta pada sarasehan ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Kabupaten dan Kota terpilih, Kementerian dan Instansi terkait, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo sekaligus membacakan keynote speech pada kegiatan tersebut. mengatakan, penguatan keluarga harus menjadi dasar pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk dan terkendalinya penyebaran penduduk. Indonesia membutuhkan SDM kuat dan mempunyai daya saing. Membangun keluarga yang lebih baik berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus utamanya pada Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, dan anak prasekolah, penanganan stunting, kematian ibu dan bayi. Sudah banyak kementerian dan lembaga yang melakukan berbagai program seperti untuk mengentaskan Kematian Ibu dan Bayi dan Penanganan stunting, namun program-program tersebut belum terintegrasi dengan baik. Beliau menjelaskan, kementerian dan lembaga terkait harus lebih sering duduk bersama agar konvergensi tersebut bisa terwujud.

Dengan diselenggarakannya Sarasehan Nasional ini dapat memberikan hasil dan rekomendasi yang penting untuk pemerintah, pemerintah provinsi dan kab/kota dalam merumuskan kebijakan soal kependudukan ke depannya. Nantinya hasil pertemuan ini menjadi masukan berharga dalam menyajikan strategi, agar Indonesia emas di 2045 dapat tercapai. (bidppkb)