DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) menginstruksikan untuk melaksanakan Pengarusutamaan gender guna terselenggaraanya perencanaan,penyususnan,pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta wewenang masing masing pusat maupun daerah, Menindaklanjuti Instruksi tersebut,pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri, yaitu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Keuangan mengenai strategi Nasional ppercepatan pelaksanaan PUG melalui perencanaan dan pengganggaran yang rensponsif gender.

Perencanaan dan penganggaran yang renponsif gender sasarannya adalah lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu langkah yang relatif baru karena pada awalnya proses pengintegrasian gender dalam pembangunan lebih terfokos pada upaya untuk memperkuat prasyarat implementasi PUG seperti membangun komitmen pengambilan kebijakan, penyediaan alat analisa gender, serta kelembagaan PUG.

Dengan dukungan dari berbagai pihak,termasuk dari lembaga masyarakat, muncul inisiatif untuk mengintegrasikan isu gender dalam salah satu aspek pembangunan yang sangat penting, yakni aspek penganggaran. Sejak beberapa tahun terakhir ini banyak upaya mendorong implementasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG).

Provinsi Kaliamantan Tengah telah melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang rensponsif gender dimulai pada Tahun 2013 dengan Pilot project sebanyak 16 SOPD Pemerintah Provinsi KalimantanTengah dalam bentuk 1 program dan 1 kegiatan, dari tahun ke tahun penyusunan anggaran responsif yang dilakukan SOPD Pemerintah provinsi kalimantan tengah mengalami kenaikan baik segi jumlah program dan kegiatan hingga sampai jumlah pagu anggaran sampai dengan tahun 2019 anggaran yang rensponsif gender pada DPA SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah Rp. 82.502.229.124, tentunya sangat diharapkan Pemerintah kabupaten/Kota untuk dapat segera mengikuti langkah Pemerintah Provinsi kalimantan Tengah untuk dapat melaksanakan PPRG bagi semua SOPD didaerah masing masing.

Untuk membangun langkah bersama dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG di provinsi kalimantan tengah melaui perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dalam program dan kegiatan SOPD Pemerintah Provinsi kalimantan tengah menjadi anggaran rensponsif gender di masing masing SOPD. Salah satu langkah bersama yang dimaksud adalah dengan diadakan pelatihan OPD Penggerak PPRG Tingkat provinsi dan kabupaten/Kota Se kalimantan Tengah, yang bertujuan menguatkan komitmen dan peran strategis masing masing OPD Penggerak dalam melaksanankan perannya untuk mempercepat Pelaksanaan PUG didaerah, Memetakan komitmen masing masing OPD penggerak dalam pelaksanaan PUG didaerah, Menyusun rencana aksi strategis masing masing OPD Penggerak.

Kegiatan pelatihan OPD Penggerak PPRG Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se kalimantan Tengah, ini dilksanaka di Palangka Raya selama 2 (dua) hari pada tanggal 26 – 27 September di hotel Aquarius Boutique Palangka Raya, Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dr. ADM. Tangkudung, Asdep Kesataraan Gender Bidang Ekonomi diwakili oleh kepala bidang KG Bid. KUKM dan Ekonomi Kreatif pada Kementerian PP dan PA RI Dra. Helsyanita, Fasilitator Pusat Rinusu, SE, M.E. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 58 0rang peserta yang berasal dari dari SOPD Provinsi sebesar 30 orang dan berasal dari kabupaten/kota yakni Dinas P3PPKB dan Bappeda berjumlah 28 orang.