DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam mempercepat terbentuknya UPTD PPA di Kalimantan Tengah. Sesuai arahan Presiden Ir Joko Widodo dalam Rapat terbatas , Kamis 9 Januari 2020 di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan. Memberikan tiga intruksi untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak :

1. Memprioritaskan pada aksi pencegahan yang melibatkan keluarga sekolah dan juga masyarakat.Adapun aksi pencegahan yang dilakuakn dengan berbagai model kampanye,model-model sosialisasi dan edukasi public, yang bukan hanya menarik tapi memunculkan kepedulian social pada persoalan kekerasan pada anak.
2. Menyiapkan system pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan pada anak korban , keluarga maupun masyarakat harus tau kemana tempat melapor.Nomor layanannya yang jelas dan mudah diketahui. Dengan akses pelaporanyang mudah dan mendapatkan responyang secepat-cepatnya
3. Reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan pada anak sehingga bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi dan lebih komprehensif.Bila perlu one stop service mulai dari layanan pengaduan pendampingan dan mendapatka layanan kesehatan

Pada peneggakan hukum yang dilakukan memberikan efek jera terutama terkait dengan kasus pedofiia dan kekerasan seksual pada anak dan juga layanan pendampingan hukum.

Sehingga Mendagri memberikan tenggang waktu tiga bulan agar seluruh pemda membentuk UPTD Perlindungan anak dan Perempuan di wilayahnya masing-masing.

UPTD adalah instrument pokok bersifat kelembagaan yang dilengkapi dengan system anggaran, personalia dan sarana prasarana guna menjalankan sebuah program di daerah.

Hal tersebut tersedianya Rumah Aman (safe house) bagi anak perempuan korban kekerasan di setiap Kabupaten/Kota dan provinsi serta adanya berbagai upaya sosialisasi pencegahan termasuk dalam iklim sosiologis di masyarakat agar masyarakat semakin ramah terhadap kelompok rentan anak dan perempuan.

Dinas P3APPKB Provinsi melakukan pendampingan pembuatan kajian akademis UPTD PPA untuk mempermudah Kabupaten/Kota dan keseragaman dan mempercepat dokumen Kajian akademis sebagai syrarat kelembagaan terbentuknya UPTD PPA berdasarkan Permendagri 12 Tahun 2017.

Adapun peserta dari Kabupaten/Kota adalah Kepala bIdang yang menangani layanan P2TP2A dan Kasubag Penyusunan Program, yang hadir pada kesempatan pertama adalah Kabupaten Kapuas,Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Katingan.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas P3APPKB Bapak Drs.Gazali Rahman memberikan arahan betapa pentingnya UPTD PPA dibentuk yang nantinya akan berubah fungsi yang selama ini adalah Dinas koordinasi untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan anak menjadi fungsi Pelayanan dengan dibentuknya UPTD PPA .

Kegiatan pendampingan pembuatan Kajian Akademis UPT PPA dan Analisis Beban Kerja didampingi oleh Dileli Dharma Astoeti,SKM.MM (Kasubag Penyusunan Program) yang mengawali pembuatan Kajian Akademis UPTD PPA di Provinsi Kalimantan Tengah. Kajian Akademis UPT PPA di Kalimantan Tengah berdasarkan Permendagri 12 Tahun 2017 (Pedoman Pembentukan dan klasifikasi cabang Dinas dan UPT) dan Pedoman No.4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak.