DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, Jum’at (27/5). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka rapat koordinasi penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan di aula Bawi Bahalap Dinas P3APPKB Prov.Kalteng.

Sebanyak 14 Kabupaten/Kota yang menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak terpenuhi haknya agar terlindungi dari kekerasan serta penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Dengan adanya Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan untuk mencapai Provinsi Layak Anak (PROVILA) memberi kehidupan yang lebih baik untuk anak dan generasi-generasi yang akan datang.

Saat membuka kegiatan, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dr. Linae Victoria Aden,M.M.Kes mengatakan bahwa pembangunan perlindungan anak ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak di kalteng.

“Penyelenggaraan KLA dilakukan melalui pengintegrasian seluruh sistem pembangunan di kabupaten/kota, yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa/kelurahan”, katanya.

Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan ini, sambung dr.Linae Victoria Aden,M.M.Kes, maka setiap tahun dilaksanakan evaluasi KLA yang bertujuan untuk melihat sejauh mana komitmen dan dukungan dari pemerintah,media,dunia usaha, dan masyarakat di kabupaten/kota dalam melakukan upaya demi terpenuhinya semua hak-hak anak serta perlindungan khusus anak.

“Dalam rangka percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui pemenuhan hak bermain anak, Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas P3APPKB Prov. Kalteng telah mendorong Kabupaten/Kota untuk berkomitmen menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar dan tersertifikasi,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus RI Robert P Sitinjak (secara virtual), Kabid Sosial, Budaya dan pemerintahan Bapppedalitbang Prov.Kalteng Tukas Umar,S.Sos serta Fasnas Sekolah Ramah Anak (SRA) Dinas Pendidikan Prov.Kalteng Dr.Rusnani Esra,M.Pd. Turut hadir pula Ketua Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota serta ASN lingkup Dinas P3APPKB Prov. Kalteng.