BERITA

Webinar Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat

2021/07/22 16:09:02
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah namun dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara masif. Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu unsur terperpenting dalam percepatan pelaksanaan perlindungan anak dan memiliki peran strategis dalam efektifitas upaya perlindungan anak. Data bulan oktober 2020, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah membentuk di 34 provinsi, 342 kabupaten/kota dan 1.921 desa. 

Jumlah ini telah berkembang pesat sejak awal dinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI) pada tahun 2016, dari awal merupakan model hingga saat ini berkembang seluruh provinsi di indonesia. Sesuai dengan semangat awal di bentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) maka harapannya (PATBM) bisa menjadi salah satu solusi dalam upaya respon cepat yang dapat dilakukan oleh unsur masyarakat sehingga upaya deteksi dini serta upaya perlindungan bertahap anak dapat terlaksana dengan baik untuk masyarakat dan oleh masyarakat itu sendiri. 

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) tahun 2018, data penyandang disabilitas terbagi berdasarkan kelompok usia. Pada usia kelompok anak yakni 2-6 tahun terdapat 5% penyandang disabilitas sedang dan berat dari total populasi yakni 1.150.173 jiwa. Selanjutnya pada kelompok usia 7-18 tahun terhadap 2% penyandang disabilitas sedang dan berat dari total populasi yakni 1.327.688 jiwa.




Dalam upaya memberikan pengayaan informasi kepada aktifis dan relawan (PATBM), Kementerian Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI) Cq. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak melaksanakan kegiatan “Webinar Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat” pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Peserta yang hadir secara online dalam kegiatan ini terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 34 Provinsi dan Kab/kota seluruh Indonesia, Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 34 Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia.





Tujuan dari kegiatan “Webinar Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat” untuk menambah informasi dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aktitifis, relawan PATBM maupun OPD yang terkait dengan PATBM terkait perlindungan anak penyandang disabilitas serta berbagai media berbagi pengalaman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penyandang disabilitas.








Kegiatan “Webinar Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat” dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar dan menghadirkan narasumber dari Dirjen Rehabsos Kementerian Sosial RI “Rehabilitas Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas”; Dinas PPPA Provinsi Riau “Upaya Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau”; Dinas PPPA Provinsi Jambi “Upaya Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Provinsi Jambi"; Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau “Upaya Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau"; Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah “Upaya Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah”.






Kegiatan Webinar “Webinar Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat” di bebankan pada DIPA Satker Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2021.

 

BERITA

Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung membuka kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender T.A 2024 dengan Isu Tematik ...
2024/03/06 04:07:10 Baca
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ...
2024/03/06 03:36:42 Baca
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum  ...
2024/02/29 06:27:57 Baca
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) kembali melakukan kerja sama ...
2024/02/26 12:18:37 Baca
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden bersama dengan Tim ...
2024/02/26 11:40:31 Baca