DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada tanggal 9 hingga 10 Oktober 2024, Tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Murung Raya. Kegiatan ini dilaksanakan di UPTD PPA Kabupaten Murung Raya yang berlokasi di Puruk Cahu, dengan tujuan untuk menilai perkembangan dan efektivitas pembentukan serta operasional UPTD PPA di wilayah tersebut.

Monitoring ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan UPTD PPA di seluruh kabupaten/kota, sebagai upaya nyata dalam meningkatkan layanan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. UPTD PPA memiliki peran penting, seperti menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, mengelola kasus, melakukan mediasi, serta memberikan pendampingan bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, keberadaan UPTD PPA di setiap daerah sangat diperlukan untuk memastikan penanganan kasus yang tepat dan cepat.

Tim monitoring diterima langsung oleh Plt. Kepala UPTD PPA Kabupaten Murung Raya, Ibu Devi Kristiani G.L Lauri, S.IP. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Devi menyampaikan bahwa UPTD PPA Kabupaten Murung Raya saat ini telah resmi terbentuk dengan klasifikasi Tipe A. Mereka sudah memiliki gedung yang terpisah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta fasilitas rumah aman yang berdekatan dengan kantor UPTD. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, UPTD PPA baru memiliki satu Kepala UPTD dan dua staf pelaksana, tanpa adanya konselor maupun mediator khusus.

Dalam diskusi yang berlangsung, dibahas pula mengenai Peraturan Bupati yang mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD PPA. Peraturan ini saat ini masih dalam proses finalisasi di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya. Tim monitoring memberikan dorongan agar proses ini segera diselesaikan untuk memperkuat legalitas dan operasional UPTD PPA.

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini menyoroti beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana di UPTD PPA Kabupaten Murung Raya, seperti penyediaan peralatan kerja yang memadai dan penambahan ruangan yang lebih representatif. Selain itu, diperlukan pula peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan yang lebih baik. Upaya untuk menambah konselor dan mediator akan menjadi prioritas agar layanan dapat berjalan maksimal.

Ke depannya, tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memantau perkembangan dan mendukung peningkatan kualitas UPTD PPA di Kabupaten Murung Raya. Diharapkan dengan adanya monitoring ini, layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Murung Raya dapat semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.(kontrib:Indah)