DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri menggelar acara Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah urusan Dalduk KB kedalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) Tahun Anggaran 2023 yg dilaksanakan Hotel Teraskita by Dafam, Cawang, Jakarta Timur pada Jumat (25/3/2022).

Adapun beberapa penyampaian dari para Narasumber, seperti Ibu Lisa selaku Direktur KPAPO, Bappenas yang menyampaikan terkait Arah Kebijakan dan Startegi Pembangunan Keluarga Tahun 2023 dalam RPJMN 2020-2024; Ibu Fathonah selaku Kepala Biro Perencanaan, BKKBN yang menyampaikan terkait Renstra 2020-2024 dan renja 2023 BKKBN guna mendukung Pembangunan Keluarga; Bapak Taufik selaku Direktur Pemkon, BKKBN yg menyampaikan terkait Sinergitas dan Intervensi Program dalam mendukung Indikator Pembangunan Keluaraga; dan terakhir ada dr. Tuty Sahara selaku Direktur KB Wilayah Khusus, BKKBN diwakili dr. Ratna menyampaikan Startegi Pelayanan KB di Wilayah Khusus guna mendukung Indikator Pembangunan Keluarga. Kalimantan Tengah hadir Ibu Dileli Dharma Astoeti dari Perenca Ahli Muda dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan dari penduduk, oleh penduduk dan untuk penduduk. Dimana Tujuan Rakontekrenbang strategisnya untuk menyelaraskan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional untuk terwujudnya pencapaian target-target pembangunan nasional utamanya program bangga. Dimana dalam hal ini Optimalisasi program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang PPKB, dan Terintegrasinya kebijakan perencanaan program dan penganggaran terkait bidang PPKB kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sangatlah penting karena pembangunan nasional harmoni dari pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan, termasuk bagaimana capaian Target Nasional bisa tercapai dengan dukungan capaian target. Untuk itu capaian target Kalimantan Tengah Tahun 2023 sehubungan dengan TFR sebesar 2,06, mCPR sebesar 73,68%, Unmeet Need sebesar 5,18%, ASFR sebesar 24, dan iBangga sebesar 62,44 perlu di dukung oleh capaian Kabupaten/Kota.

 

Sedangkan target balita Stunting pada tahun 2022 sampai 2024 untuk provinsi Kalimantan Tengah disampaikan pada tahun 2022= 23,24, tahun 2023 = 19,30 dan tahun 2024 = 15,38 ( Berdasarkan Baseline Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021).

Semoga dengan penetapan target untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selaras baik Pusat – Provinsi – Kabupaten/Kota dapat menurunkan angka Stunting dan Perkawinan Usia Anak di Kalimantan Tengah. (Tabe: Dileli Dharma Astoeti/Perencana Muda )