DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian dalam negeri menggelar acara Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang, yang dilaksanakan di hotel Ciputra, Grogol Petamburan Jakarta Barat, Senin 28 sampai 30 Maret 2022. Kesempatan pertama, ibu SRI UTAMU SH,MH selaku ketua Panitia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengindetifikasi isu-isu yang terkait tetang Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di Pusat maupun di Daerah.

Pada Kegiatan tersebut Dirjen Bina Bangda Bapak Dr.Drs H.TEGUH SETYABUDI, M.Si mengatakan kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama antara pusat dan daerah serta antar provinsi tentang Gugus Tugas Penanganan dan pencegahan Tindak Perdagangan Orang. Ir. ZANARIAH, M.Si Direktur Sinkronisasi urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah manyampaikan bahwa pelaksanaan tugas gugus pusat, Provinsi dan Gugus Tugas Kab/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Adapun beberapa penyampaian dari beberapa sumber seperti Ibu TRIA ROSALINA BUDI RAHAYU  dari Kementerian PPA yang menyampaikan terkait kebijakan, Strategi dan Kemajuan Pelaksanaan GT TPPO. Ibu WORO SRIHASTUTI SULISTYANINGRUM Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olah raga Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan terkait Kebijakan Nasional PP – TPPO. Dari Daerah yang diwakili oleh Dra. Hj I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si Kepala DP3APPKB Provinsi Jawa Barat dan dari Provinsi Jawa Timur menyampaikan terkait kebijakan Provinsi masing-masing dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Sedangkan dari Bappenas lainya Ibu QURROTA AYUN menyampaikan terkait Isu dan Permasalahan Pelaksanaan GT PP TPPO di daerah. Pada kegiatan ini hadir dari Provinsi Kalimantan Tengah Ibu NURHAYATI ANALIS Kebijakan Ahli Muda dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai amanat UU No 21 Tahun 2007 Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, Perubahan atas Pepres no 69 Tahun 2008. Sehingga di daerah diharapkan dapat membentuk Tim Gugus PP TPPO dengan Rencana Aksi Daerah. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dapat dilakukan setelah terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO). 

Kegiatan Tim GT PP TPPO beserta rencana aksinya tanpa komitmen dan dukungan penuh akan sulit dilaksanakan, karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat khususnya Tim GT PP TPPO baik pusat dan daerah dapat meningkatkan koordinasi yang baik dan berkelanjutan. 

Dari proses diskusi yang dilaksanaka ada beberapa isu-isu strategis yang muncul, diantaranya :

- bahwa hampir semua provinsi yang sudah membentuk Tim GT PP TPPO baik kegiatan maupun prosesnya belum berjalan optimal, 

- Walaupun proses penegakan hukum pada kasus dilaksanakan namun pada kenyataannya belum bisa tuntas dan bahkan dapat menjadi mentah kembali, hal tersebut disebabkan karena adanya oknum yang berusaha agar masalah itu tidak ditindak lanjuti.

- Adanya usulan untuk menambah Indikator kinerja, karena sekarang ini hanya ada indikator pelayanan, sedangkan indikator pencegahan belum ada sehingga berdampak pada kinerja.

- Bahwa untuk mengevaluasi kegiatn Tim GT PP TPPO di perlukan form pelaporan yang baku, sehingga diusulkan untuk pembuatan softwer pelaporan yang dapat memudahkan untuk penyampaian laporan.

- Terkait dengan Anggaran, bahwa sebagian besar peserta dari Bappeda terkendala dengan program prioritas sehingga dalam penganggaran sedikit kesulitan untuk menaikkan anggaran pada program/kegiatan ini. Diharapkan dari isu-isu yang ada kedepannya dapat menjadi suatu kebijakan sehingga dapat diinplementasikan untuk meningkatkan kinerja Tim GT PP TPPO baik di tingkat pusat maupun daerah.(berita : Nurhayati)