DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Palangka Raya – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden selaku Sekretaris TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Provinsi Kalimantan Tengah mewakili Ketua TPPS Provinsi Kalteng memaparkan Final Monitoring dan Evaluasi Pendampingan SSGI Kabupaten/Kota yang diadakan pada Rapat Final Monitoring dan Evaluasi Pendampingan SSGI Kabupaten/Kota secara luring dan daring yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kamis (9/1/2025).

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung saat membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalteng selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memantau perkembangan status gizi masyarakat.

“Data yang diperoleh dari survei ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menangani masalah gizi dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” ungkap Leonard."

Dalam paparannya, Linae menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya SSGI diantaranya Pelaksanaan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana Kemenkes mempunyai tanggung jawab publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun; Evaluasi dan penilaian kemajuan intervensi konvergensi (spesifik dan sensitif) dari berbagai kementerian dan Lembaga, baik di Pusat maupun Daerah (aksi kedelapan konvergensi); Implementasi dari Pilar kelima dari Strategi Nasional pencegahan Stunting tahun 2017; Pemenuhan laporan Disbursement Link Indicator (DLI) Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY) World Bank yang dikoordinasikan oleh Kantor Wakil Presiden, yaitu publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun; Dasar penetapan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kemenkeu, sehingga diperlukan penyediaan angka tingkat kabupaten/kota. 

Lebih lanjut, Linae menyampaikan bahwa seberan blok sensus SSGI 2024 sebanyak 891 dan tersebar di 14 Kab/Kota , dan tersebar di 628 Kelurahan/Desa. “Dari progress updating Data Balita (SSGI 2024) per tanggal 9 Januari 2025, hampir semua kabupaten telah selesai melakukan progress updating, namun ada beberapa kabupaten dan kota yang belum menyelesaikannya, Barito Utara (1) , Lamandau (3), Katingan (3), Murung Raya (3) dan Palangka Raya (5),” ucap Linae.

"Progress Pelaporan TPPS Kab/Kota seKalimantan Tengah Tahun 2024 telah terlaporkan di link https://s.id/pelaporantpps dan Web Bangda yang telah terlaporkan, namun masih ada 3 kabupaten yang belum melaporkan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kota Palangka raya," pungkasnya.

Linae berharap semua kabupaten dapat menyelesaikan progress pelaporan dan agar pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 Kalimantan Tengah dapat 100% sebelum batas waktu yang ditentukan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Chandra Fuji Asmara, Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Tengah, hadir secara virtual Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. (Gina)