DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada hari Jumat, 11 Oktober 2024, Bidang Perlindungan Perempuan dan Tumbuh Kembang Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kapuas menyelenggarakan sosialisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Aula Bapedalitbangda Kabupaten Kapuas, yang berlokasi di Jl. Tambun Bungai No. 53A, Kuala Kapuas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan indikator pembangunan perlindungan anak di Kabupaten Kapuas.

Acara ini dibuka oleh Plh. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Kapuas, Arnes Satyari P, S.H., M.H., CFrA, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Kapuas. Dalam sambutannya, Arnes menekankan pentingnya peran Indeks Perlindungan Anak (IPA) dalam menilai capaian pembangunan perlindungan anak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga menegaskan bahwa penerapan IPA dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sylvana Anethe, ST., M.T., Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini. Sylvana memaparkan metodologi penghitungan Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang mencakup 27 indikator yang mewakili lima klaster utama: Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang, serta Perlindungan Khusus.

Sejak 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan IPA, IPHA, dan IPKA sebagai indikator pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Penghitungan IPA-IPHA-IPKA mengacu pada empat klaster pemenuhan hak anak sebagai dimensi pembentuk dalam Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), sementara Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) menjadi penyusun Klaster V. Gabungan dari kelima klaster tersebut menjadi indikator penting dalam penyusunan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Indeks ini diharapkan menjadi tolok ukur capaian pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan adanya IPA, pemerintah dapat memastikan bahwa program dan kebijakan perlindungan anak yang diterapkan sudah berjalan efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang terintegrasi di berbagai sektor.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Kapuas, Lembaga Masyarakat seperti Mantir Adat, Pdt, Ustad, serta UPTD-PPA Kabupaten Kapuas dan Perwakilan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Kapuas. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi terkait penerapan dan penghitungan IPA untuk mencapai tujuan pembangunan perlindungan anak yang komprehensif dan terukur.

Kegiatan berlangsung secara luring dengan bentuk pertemuan berupa sosialisasi, di mana narasumber dan peserta berbagi wawasan serta pengalaman dalam rangka memahami lebih dalam metodologi dan penggunaan Indeks Perlindungan Anak sebagai alat ukur pembangunan.(Ira-Kontrib:Gina)