DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Banjarbaru, 17 Desember 2024 – Tim Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Sylvana Anethe, mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sekretaris Dinas P3AKB Prov. Kalsel, Jl. Dharma Praja, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kalsel, pada Selasa, 17 Desember 2024, mulai pukul 10.00 WIB.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan Program Kegiatan Forum Anak Daerah (FAD) di Provinsi Kalteng, dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025. Kegiatan ini penting karena Forum Anak Daerah Provinsi Kalsel telah melaksanakan kegiatan serupa setiap tahunnya, yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta anak sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas P3AKB Kalsel telah mengimplementasikan Temu Forum Anak Daerah (FAD) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kolaborasi antara anak-anak, pemerintah, dan masyarakat. Tema yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan anak, seperti hak anak, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, Temu Forum Anak Daerah juga melibatkan anak-anak dari LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan SLB (Sekolah Luar Biasa), dengan 10% dari anggota FAD Prov. Kalsel berasal dari anak-anak LPKA dan disabilitas.

Selain itu, kegiatan ini mendapat dukungan dari CSR Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), yang hadir memberikan hadiah dan kelengkapan kegiatan. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya juga turut dilibatkan dalam mendukung kegiatan ini, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Di tahun 2025, diharapkan Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan kegiatan serupa, dengan melibatkan lebih banyak pihak, baik pemerintah, non-pemerintah, media, maupun dunia usaha, dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Hal ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak di Provinsi Kalimantan Tengah, sejalan dengan slogan Anak Terlindungi, Kalteng Berkah, Indonesia Maju.(Kontrib:Ira)