DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Brigjen Katamso No.11, Palangkaraya Kalimantan Tengah, 73111
SIARAN-PERS
Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebagai agenda kerja nasional oleh Presiden RI, yang secara khusus menargetkan wilayah terdepan (perbatasan), terpencil, dan tertinggal. Salah satu strategi pembangunan di Papua dan Papua Barat yang ditetapkan pada program ini dengan melakukan pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan realisasi program nasional ini disampaikan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Bonn (3/5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali mengawal aspek kesetaraan gender pada perubahan ilkim dalam Bonn Climate Change Conference yang diselenggarakan pada tanggal 30 April – 10 Mei 2018 di Bonn, Jerman. Bonn Climate Change Conference merupakan tindak lanjut dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer melalui pembatasan emisi carbon dan menjaga kenaikan temperatur bumi dibawah 1.5 derajat celcius.
Merauke (03/05) - Setidaknya masih ada 11 provinsi di Indonesia yang belum memiliki keterwakilan politik perempuan. Dimana 58 persen dari Provinsi yang memiliki representasi keterwakilan politik perempuan, berada di kategori rendah. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota dari 199 kabupaten/kota yang memiliki keterwakilan politik perempuan, hanya 25 kabupaten/kota yang sudah mencapai representase 30% atau lebih.
Dalam pertemuan bilateral ini, Indonesia dan Iran sepakat bahwa ketahanan keluarga adalah kunci utama pencegahan masalah perempuan dan anak. “Pemerintah Iran merasa keluarga merupakan pondasi terpenting bagi negara. Kami melakukan kajian dan juga intervensi langsung terhadap keluarga-keluarga hingga ke tingkat daerah serta menggandeng ulama untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi dan meningkatkan ketahanan keluarga,” ujar Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, Y.M. Dr. Masoumeh Ebtekar.
