DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Brigjen Katamso No.11, Palangkaraya Kalimantan Tengah, 73111
Jl. Brigjen Katamso No.11, Palangkaraya Kalimantan Tengah, 73111
Perumusan Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kalimantan Tengah
2019/11/21 20:56:24 
Tantangan pembangunan secara nasional kedepan dihadapkan pada era keterbukaan informasi, gobalisasi total dan era digitalisasi yaitu era keterbukaan perdagangan bebas dengan menggunakan teknologi dan informasi pada tahun 2020, serta tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan nasional pada tahun 2025 dan terwujudnya generasi emas tahun 2045 yaitu terwujudnya Indonesia menjadi unggul dan maju di dunia.
Begitu juga Tantangan Pembangunan Keluarga di Kalimantan Tengah juga dihadapkan berbagai permasalahan yang masih banyak dihadapi oleh keluarga diantaranya 1) tingginya angka kematian kelahiran bayi, 2) tingginya angka stunting, 3) tingginya perkawinan usia anak, 4) meningkatnya angka perceraian yang menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan keluarga, 5) masih tingginya penyalahgunaan narkoba akibat lemahnya pengasuhan keluarga, 6) kasus anak yang berhadapan hukum dan 7) meningkatnya kasus tindak kekerasan rumah tangga.
Permasalahan tersebut di atas tidak terlepas dari rendahnya ketahanan keluarga akan berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, oleh karena itu penanganan masalah keluarga perlu dilakukan secara terintegratif, komprehenship dan berkelanjutan, sehingga membangun keluarga adalah membangun bangsa yang dimulai dari yang paling dasar yaitu keluarga.
Kalimantan Tengah masih dihadapkan pada permasalahan sosial yang disebabkan oleh kurang berfungsinya fungsi keluarga diantaranya :
- Kurang berfungsinya keluarga dalam kehidupannya sehingga menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang timbul di dalam keluarga seperti terjadinya perceraian yang dapat berdampak pada kehidupan anak-anaknya.
- Masing tingginya angka stunting yang muaranya juga ditimbulkan dari keluarga, hal ini menunjukan bahwa ketahanan keluarga dalam kecukupan gizi keluarga masih rendah.
- Perkawinan usia anak masih menjadi masalah yang dihadapi Kalimantan Tengah pada saat ini, hal tersebut salah satu faktor penyebabnya juga dari keluarga seperti Tingkat Pendidikan dan ekonomi yang rendah.
- Tingkat kemiskinan masih dihadapi oleh sebagaian kecil keluarga di Kalimantan Tengah, sehingga berpengaruh pada kehidupan keluarga.
- Meningkatnya kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang juga berdampak pada kehidupan keluarga.
- Tantangan dalam menghadapi bonus demografi 2035 untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas akan menyasar pada keluarga.
Permasalahan tersebut di atas menunjukan bahwa pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga belum terlaksana secara integratif dan komprehenship, sehingga permasalahan tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :
- Pembangunan keluarga agar dapat dilaksanakan secara integratif dan komprehenship dengan keterlibatan seluruh stakeholder yang terkait, diperlukan adanya kebijakan daerah tentang Penguatan Ketahanan Keluaarga baik dalam bentuk Peraturan Daaerah/ Peraturan Gubernur, sehingga memiliki kekuatan hukum dalam pengaturan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Pembangunan keluarga diperlukan inovasi dalam rangka mempercepat terwujudnya penguatan ketahanan keluarga di Kalimantan Tengah.
- Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kalimantan tengah sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan kemajuan era teknologi digital yang semakin cepat perkembanganya.
Dalam rangka mewujudkan kebijakan daerah tentang Pembangunan Ketahanan keluarga di Kalimantan Tengah, diperlukan rumusan dan kajian akademik yang menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan pentingnya penguatan pembangunan ketahanan keluarga, sehingga untuk memperoleh informasi dan referensi rumusan kebijakan daerah dimaksud telah dilakukan pembelajaran tentang Kebijakan pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 s/d 16 November 2019 dengan gambaran sebagai berkut :
- Kebijakan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi DIY telah diwujudkan dalam Peraturan Daerah atas inisiatif Dewan sehingga terbitnya Perda lebih cepat.
- Terwujudnya Kebijakan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi DIY di latarbelakangi adanya berbagai permasalahan yang timbul seperti, Kemiskinan, Tindak Kekerasan, Keterlantaran Anak, Anak Berhadapan Hukum, Perceraian dll, sehingga diperlukan penanganan yang sistematis dan komprehenship melalui penguatan ketahanan keluarga.
- Implementasi kebijakan daerah tentang penguatan ketahanan keluarga dilakukan dengan membentuk desa Prima, yaitu desa yang menjadi sasaran pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terintegrasi dengan berbagai program lintas sektor, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi oleh satu keluarga dapat ditangani secara menyeluruh.
- Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi DIY telah disusun Grand Desain Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Harapan dari penyusunan kajian akademis tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :
- Memberikan arah dalam perumusan kebijakan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga dengan segala dimensinya secara menyeluruh dan terpadu.
- Memberikan informasi tentang sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan raperda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Menjadi bahan perumusan tentang dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan raperda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Menjadi acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga. (bid ppkb)
BERITA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan ...
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov Kalteng Linae Victoria Aden mewakili Gubernur Kalteng hadiri ...
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Prov. Kalteng Linae Victoria Aden menerima kunjungan kerja ...
Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Sekretaris TPPS Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden mengikuti Entry Meeting Evaluasi Akselerasi ...
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah oleh Linae Victoria Aden , memimpin Apel ...
