DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Revolusi Industri 4.0 (R.I 4.0) merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence). Selain berbagai peluang yang ditawarkan, era R.I 4.0 juga menimbulkan berbagai persoalan publik baru yang harus dihadapi, seperti ancaman e-commerce terhadap retail konvensional; kejahatan siber, dan sebagainya. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi pemerintah (Birokrasi). Reformasi birokrasi 4.0 merupakan gagasan strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi R.I 4.0. Reformasi birokrasi 4.0 mencakup tiga ciri utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kolaborasi antara instansi pemerintah dengan berbagai pihak memungkinkan untuk menutupi celah kekurangan, mengantisipasi perubahan yang cepat dan dapat mengefisienkan penggunaan sumber daya. Hal ini dapat memberikan ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan, meminimalkan konflik dan menguatkan modal sosial antar stakeholder, dan menyediakan ide serta sumberdaya yang bervariasi untuk menyelesaikan masalah. Inovasi pada dasarnya merupakan implementasi dari ide-ide baru dan baik untuk menghasilkan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan pelayanan publik. Beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan inovasi, yaitu pemimpin yang visioner; kemimpinan yang terbuka; pemangku kepentingan yang kolaboratif; dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.0 adalah strategi yang diterapkan dalam Pembangunan PPA-PPKB di era RI 4.0. Hal ini selain ditandai dengan meningkatnya kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan TIK namun juga adanya pergeseran orientasi Pembangunan PPA-PPKB, tidak lagi bertumpu pada cara berpikir “keproyekan” melainkan berpikir “sistemik, platform dan ekosistem”. Cara berpikir sistemik, artinya semua pihak dan semua level saling terhubung dan saling mempengaruhi. Keterhubungan mereka terkoneksi lewat produksi informasi dan pengetahuan. Karenanya, penggunakan teknologi informasi menjadi sangat penting. Produksi informasi dan pengetahuan menjadi hal mutlak dalam mencipta dan mengelola perubahan sistemik. Cara berpikir platform berkeyakinan bahwa solusi-solusi atas permasalahan PPA-PPKB sudah ada di masyarakat luas. Inovasi program PPA-PPKB harus memberikan kemudahan dan kesempatan semua pihak berkontribusi. Akses dan kemudahan para pihak terlibat menjadikan program PPA-PPKB menjadi program semua orang. Berpikir ekosistem, mengarahkan para Pimpinan dan kita semua untuk berpikir besar guna mencapai dampak yang lebih luas. Dampak yang luas menjadikan organisasi PPA-PPKB menjadi organisasi yang efektif. Berpikir ekosistem memastikan sektor dan lintas sektor, lintas wilayah terkoneksi tanpa syarat. Batas pusat dan daerah, pemerintah dan non pemerintah, dunia usaha dan bukan dunia usaha saling bahu membahu untuk merespon apa yang bisa dilakukan untuk mencapai “impian bersama” yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan PPA-PPKB 4.0 ini membutuhkan perubahan visi, misi, tata nilai, strategi, serta budaya kerja. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan arah kebijakan dan strategis Pembangunan PPA-PPKB di tingkat nasional dan daerah. Semua pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan dan masyarakat),pusat dan daerah, tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri melainkan harus saling berkolaborasi, saling berjejaring, saling menguatkan, saling terintegrasi dan saling memberikan apresiasi. Pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan konten digital, aplikasi digital dan jejaring digital menjadi strategi yang penting dikerjakan.

Sasaran kaum milenial menjadi sasaran paling strategis saat ini. Mereka adalah pelaksana bonus demografi dan pemimpin masa depan. Dalam upaya mempersiapkan organisasi dan SDM PPA - PP KB di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi Pembangunan di Era Revolusi Industri 4.0, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2019. Adapun tema Rakorda PPA-PPKB Tahun 2019 ini adalah Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia Melalui Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Era Revolusi Industri 4.0.

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut diharapkan proses koordinasi, sinkronisasi program, kegiatan dan komitmen dalam memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kalimantan Tengah semakin baik dalam pencapaian Kalimantan Tengah “ BERKAH”.

Dasar pelaksanaan rapat ini adalah :

Tujuan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019 adalah :

Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019,dijadwalkan pada :

Hari        : Rabu – Jum’at

Tanggal  : 31 Juli s.d 2 Agustus 2019

Lokasi    : Hotel Swiss-belHotel danum Palangka Raya

                Jl. Tjilik Riwut Km.5 No.9 Palangka Raya

Peserta/Sasaran Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 yang terdiri dari :

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 meliputi :

1. Tahapan Persiapan

Urutan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

    a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference);

    b. Pembentukan Kepanitiaan Pelaksana Kegiatan dan Moderator;

    c. Koordinasi Internal dan Administrasi Surat Menyurat;

    d. Koordinasi Eksternal dan Penentuan Narasumber;

    e. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan;

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

3. Tahapan Pelaporan

Kegiatan pelaporan dimaksudkan agar penyelenggaraan menjadi lebih efektif sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan serta bahan monitoring dan evaluasi di masa mendatang.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pembangunan Perempuan dan Anak Tahun 2019 dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rekening 2.02.2.05.01.15.05.

     

      Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun, sekian dan terima kasih.

Palangka Raya, Juni 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

NIP. 19760902 200012 2004