DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 DP3APPKB melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Korban KDRT/TPPO di Provinsi Kalimantan Tengah di laksanakan di Meeting Room Aquarius Boutique Hotel Jalan Imam Bonjol No. 5 Palangka Raya. Kegiatan ini di laksanakan selama 2 hari, peserta kegiatan ini terdiri dari Dinas P3APPKB yang terdiri 14 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah, UPT PPA Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dan Polres yang terdiri 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah,Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Instansi yang terkait.

Kegiatan ini menjelaskan korban kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah di Indonesia jumlahnya terus meningkat dan membutuhkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak untuk mendapatkan informasi, layanan pengaduan, pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan kesehatan, konseling perlindungan dalam rumah aman dan pemberdayaan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula.

Aparat Penegak Hukum adalah petugas layanan yang menjadi ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah proses hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan sebuah proses hukum sangat ditentukan pada kualitas pemahaman dan responsivitas aparat penegak hukum dalam penanganan yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Kendala yang paling dirasakan saat ini adalah belum tercapainya kesamaan di kalangan aparat penengak hukum terhadap alat bukti kasus kekesaran yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. Kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan masih banyak Aparat Penegak Hukum yang belum terlatih serta belum memiliki perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan. Aparat Penegak Hukum kekurangan personil yang secara khusus dan terampil menangani permasalahan perempuan korban kekerasan, sehingga perkembagan kasus tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Melalui Kegiatan ini, nantinya di harapkan agar dapat meningkatkan kapasitas petugas layanan yang kompeten dan responsive gender dalam penegakan hukum sehingga kebutuhan korban dapat tercapai sesuai yang diharapkan.