BERITA

RAKONTEKRENBANG Antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan daerah di Surabaya

2020/03/16 09:25:29
Foto di Kortekrenbang Regional I di Surabaya bersama Tim Dinas P3APPKB yaitu, Sekretaris , Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Penyusunan Program DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)  yaitu Terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam RKPD dan RKP Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Adapun metode pelaksanaan pada pembahasan dilakukan : 
  1. Sinkronisasi Ranwal RKPD 2021 dengan Indikator Makro Nasional 
  2. Usulan/Dukungan kegiatan daerah dalam mendukung Major Project dan Prioritas Nasional 
  3. Masukan terkait perbatasan negara.
Sinkronisasi target dan kegiatan pada ranwal RKPD 2021 dengan Indikator Kinerja Urusan (termasuk Indikator Sasaran Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024) Terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah utk ditindaklanjuti sampai ke musrenbang prov dan Kab/Kota sd
penetapan RKPD 2021 yg tertuang dalam Berita Acara.

adapun dua urusan yang dibahas yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada aplikasi E Rakontek , adapun indikatornya adalah :
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , ada 7 indikator
  1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) target Nasional = 91,28
  2. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan target Nasional = 9,4 %
  3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), target Nasional = 73,50 %
  4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan), target Nasional = 53,13 %
  5. Indeks Perlindungan Anak, target pusat, target Nasional = 68,1
  6. Persentase Anak Korban kekerasan yang mendapatkan Layanan,target Nasional = 100 %
  7. Indeks Perlindungan Khusus Anak, target Nasional = 76,13 %
Kegiatan APBD tahun 2020 Dinas P3APPKB yang mendukung Prioritas Nasional yaitu :
  • Promosi Anti kekerasan terhadap Perempuan dan anak
  • Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
  • Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (UPT PPA) di Provinsi Kalimantan Tengah
  • Rapat Forum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Foto Pembahasan Urusan Pemberdayaan Perempuan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kasubdit Perlindungan Anak  Ir.Yosi Diani Tresna,MPM , Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kasubdit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Utami,SH.MH0 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Kasubag Penyusunan Program Yogi Catuma Perdana ,ST




Dukungan kesiapan Pemerintah Kalimantan Tengah yaitu :
  • Surat Edaran Mendagri No.460/813/SJ tentang perencanaan dan penggaran dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  • Peraturan Gubernur Kalimantaan Tengah No.5 Tahun 2016 tentang perlindungan Perempuan dan Anak
  • Keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/114/2012 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penangananna tindak pidana perdagangan orang provinsi Kalteng
  • Penandatangaan kesepakatan bersama antara Gubernur Kalteng ,Kepala Kepolisian Daerah kalteng,Kepala KejaksaanTinggi Kalteng,Ketua Pengadilan Tinggi Kalteng,Kepala Kantor Wilayah Kementerian kemenkum HAM Kalteng,Ketua Dewan Adat dayak Kalteng, No.14/KBKSD/KTG/2015,B/66/V/2015,B.218/Q.2/Euh.1/05/2015,W17 HA02.031.708.04/DPC,Peradi.PLK/MOU/V/2015,24/MoU/DAD-KT/V/2015 Tenrtang AksesKeadilan Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pro Kalteng
  • Komunitas Hatue Pangingu DP3APPKB Provinsi Kalteng No.188.4/123.a/DP3APPKB/IV/0818 Keputusan Kadis DP3APPKB Prov Kalteng
Kegiatan APBD yang mendukung Prioritas Nasional yaitu :
  • 1. Promosi Anti kekerasan terhadap Perempuan dan anak
  • 2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
  • 3. Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (UPT PPA) di Provinsi Kalimantan Tengah
  • 4. Rapat Forum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Foto Pembahasan Urusan Pemberdayaan Perempuan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kasubdit Perlindungan Anak (Ir.Yosi Diani Tresna,MPM) , Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kasubdit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sri Utami,SH.MH0 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Kasubag Penyusunan Program (Yogi Catuma Perdana ,ST)
Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , ada 7 indikator
  • Angka Kelahiran Total (Total Fertality Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun,target Nasional = 2,24 Rata-rata Anak Perwanita
  • Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%),target Nasional = 8,30 %
  • Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive Prevalence Rate (mCPR), target Nasional =62,16 %
  • Persentase Rumah data kependudukan Paripurna yang terbentuk di kampung KB, target Nasional = 60 %.
Kegiatan APBD tahun 2020 Dinas P3APPKB yang mendukung Prioritas Nasional yaitu :
  • Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional Pelayanan KIE
  • Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan
  • Kelahiran pada Masyarakat Kabupaten/Kora se Kalimantan Tengah
Adapun dukungan kesiapan Daerah
  • Rumusan rapat kerja Nasional Program Bagga Kencana (KKBPK) Tahun 2020.
  • Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah No. 236/069/DP3APPKB-V/2018 tentang Pencegahan /Penghapusan perkawinan Usia Anak d I Kalimantan Tengah.
Foto Pembahasan Urusan BKKBN bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kasubdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( Kunto Bimaji,SH.M.Si) dan badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kasubag Perencana Program Penunjang ( Rizky Surya Triadi)

Foto Pembahasan Urusan BKKBN bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kasubdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kunto Bimaji,SH.M.Si dan badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kasubag Perencana Program Penunjang Rizky Surya Triadi





Pada hasil pembahasan pada dua urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk perbaikan capaian target sesuai kemampuan daerah dalam pencapaian masing-masing indikator dan perbaikan untuk kegiatan untuk masing-masing indikator yang ada.(tabe.Dileli D Asteti)

 

BERITA

Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung membuka kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender T.A 2024 dengan Isu Tematik ...
2024/03/06 04:07:10 Baca
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ...
2024/03/06 03:36:42 Baca
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum  ...
2024/02/29 06:27:57 Baca
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) kembali melakukan kerja sama ...
2024/02/26 12:18:37 Baca
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden bersama dengan Tim ...
2024/02/26 11:40:31 Baca