DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Menteri Keuangan ( Sri Mulyani Indrawati,S.E.,M.Sc,Ph.D) yang hadir sebagai Narasumber menyampaikan 

Jangan pernah menutupi, mengurangi, mengkerdilkan dan membatasi kemampuan perempuan, semua perempuan memiliki kesempatan besar untuk berkontribusi dan menjadi pelaku utama.

Dengan adanya perubahan revolusi industry 4.0 yang digerakkan oleh teknologi, perempuan semakin memiliki kesempatan baru untuk berpartisipasi pada perekonomian.Jika ingin membuat agenda kesetaraan gender, kita dapat menggunakan teknologi semaksimal mungkin karena itu adalah keindahan dari teknologi.

Pada bidang ekonomi, masih banyak perempuan yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan karena tidak memiliki asset .Pemerintah hadir dengan membuka akses ini melalui pemberian berbagai jenis kredit usaha kecil yang debiturnya sebagian besar adalah perempuan.

Sebuah kebijakan tidak akan bisa dijalankan kalau hanya mengandalkan orang lain .Setiap orang memiliki peran untuk memajukan kesetaraan gender.

Gender equality itu bukan suatu tema yang sifatnya musiman, tapi sesuatu yang memang penting bagi masyarakat, ekonomi, dan juga negara. Ini isu yang strategis dari kacamata pembangunan, ekonomi, dan masyarakat, "Ring The Bell for Gender Equality" merupakan acara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran kunci sektor swasta dalam mempercepat pencapaian kesetaraan gender. Acara ini mempromosikan penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women's Empowerment Principles/WEPs). Di tingkat global, lebih dari 1.800 pemimpin bisnis telah berkomitmen untuk menerapkan WEPs.

"Prinsip-prinsipnya sudah masuk dalam perencanaan pembangunan kita. Kita juga sudah lakukan mainstreaming di dalam budget kita, improvement di office dan memberikan kesempatan dan suasana yang sama sehingga perempuan juga ikut terus maju dalam menjalankan karirnya," kata Ani.

Kendati demikian, ia mengakui di Indonesia masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait kesetaraan gender. Misalnya angka partisipasi tenaga kerja untuk perempuan yang masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki, yaitu hanya 54%, sedangkan laki-laki mencapai 83%.

"Gaji yang diterima perempuan juga 32% lebih rendah dari laki-laki. Termasuk didalamnyaisu financial inclusion juga," ujarnya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan penggerak yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walau demikian, perempuan di seluruh dunia dan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti norma sosial yang negatif, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan, serta beban yang tidak proporsional dari pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar.

Tantangan-tantangan tersebut seringkali membatasi perempuan dalam mendapatkan kesempatan pekerjaan dan pendapatan yang setara, serta kesempatan dalam kegiatan kepemimpinan. Sektor swasta memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan membawa perubahan melalui kebijakan, investasi, produk, dan praktik yang bersifat gender.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Luas dan besarnya cakupan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, sangat membutuhkan sinergitas antar Lintas Program dan lintas sector dan Kabupaten/Kota yang juga berperan besar untuk meningkatkan daya ungkit pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk SDGs, secara merata dan adil. “Mari bersama-sama meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui strategi pengarusutamaan gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan. ( Tabe. Subag PP)