DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI, Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Perencanaan dan anggaran yang dibuat dalam pembangunan akan memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu penting untuk memasukkan analisis gender ke dalamnya. Ketika mengadopsi PPRG, dimana pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang khas perempuan dan laki-laki menjadi sebuah keharusan. Transparansi anggaran, tekad yang kuat mendengarkan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, juga menjadi hal yang mutlak.

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan bagian dari PPRG. ARG bukanlah anggaran terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen para pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran (Debbie Budlender dan Ronda Sharp,1998).

Prinsip dasar penerapan ARG yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Secara substansial, pro-poor budget dan gender budget pada hakikatnya terletak pada bagaimana mengubah kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih baik, penghormatan pada orang miskin (laki-laki dan perempuan). Pro-poor budget pun sebetulnya netral gender apabila tidak mengintegrasikan kebutuhan aspek gender dan menilai ketimpangan gender ke dalamnya.

Di Indonesia, ARG disederhanakan pengertiannya menjadi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Kini, definisi itu bahkan diperluas lagi hingga anggaran berkeadilan gender, karena hanya menjawab kebutuhan saja belum cukup. Namun, apakah anggaran tersebut sudah mengatasi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki? Maka dari itu, ARG diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh, yang dilakukan melalui analisis gender.

Guna mempermudah analisis, secara praktis, ARG dibagi ke dalam tiga kategori yang wajib dipenuhi seluruhnya kategorinya, berdasarkan panduan baku internasional dan diadopsi oleh Nasional—Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2004) & Budlender, Debbieet al (1998), sebagai berikut:

Kategori I  : Anggaran Gender Spesifik Targeted

Belanja Untuk Perempuan dan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan khususnya 

Contoh : Kesehatan Reproduksi perempuan,penyediaan alat kontrasepsi bagi laki-laki,alokasi untuk pap smear,alokasi untuk kanker prostat,alokasi untuk sunatan masal, dll.

Kategori II : Alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan setara dalam pekerjaan.

Sebagai affirmative action untuk mevvujudkan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja dan pengambilan keputusan

Contoh : alokasi untuk pelatihan,teknologi pertanian,keterampilan bagi perempuan dan laki-laki,fasilitas penitipan anak di tempat kerja (perkotaan ) dll.

Kategori III : Alokasi Anggaran Untuk kepentingan Umum

Alokasi Untuk kepentingan pembangunan oublik bersama yang dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat

Contoh:Infrastruktur,VVC Umum,sosialisasi pada masyarakat,Pemda,dll.tentang pentingnya memberikan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki agar terwujud APKM yang merata.

Jadi jelas bahwa ARG tidak hanya berbicara soal kebutuhan praktis gender (yang berhubungan dengan kebutuhan dasar untuk survival dan biologis), melainkan juga berupaya memenuhi kebutuhan strategis gender (kebutuhan jangka panjang yang dapat menaikkan posisi perempuan dan laki-laki) dan berupaya menutup kesenjangan antara keduanya terutama pada kategori kedua (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI : 2004)

Namun, kenyataan yang sering ditemukan berkaitan dengan kesulitan dan tantangan yang ditemukan dalam penyusunan ARG, yakni:Prinsip Dasar Anggaran Responsip Gender : 

Menurut Nina Firstavina Tahun 2016 Dimana apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh, ARG membawa manfaat bagi pemerintah gampang menjalankan fungsinya dengan lebih efisien (tidak memboroskan anggaran) dan efektif (tepat sasaran). Membantu pemerintahan gampang untuk fokus pada kelompok-kelompok marginal dalam pembangunan dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, sehingga menjawab kebutuhan mereka, tidak memperlebar ketimpangan dan membantu pemerintah gampang untuk mengembangkan cara-cara meningkatkan pertanggungjawaban dan tingkat manfaat dari pelaksanaan pembangunan gampang. Diamana bagi perempuan dan laki-laki untuk selalu berpartisipasi dalam proses perencanaan gampang agar seluruh kebutuhan dan aspirasinya dapat terakomodasi.

Harapannya, supaya ke depan, tercipta strategi yang menjamin adanya keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, berpartisipasi, mengambil keputusan hingga menikmati manfaat dari pembangunan secara merata dan menjawab kebutuhan praktis dan strategisnya. Dengan demikian, akan terwujud kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak ada lagi pembedaan dalam hak-haknya sebagai manusia luhur untuk mengakses dan berpartisipasi penuh dalam pembangunan hingga menikmati manfaatnya.

Langkah teknis untuk melakukan analisis gender dan apa upaya dicari oleh analisis tersebut, terlepas dari metode apapun yang digunakan, yakni (Hunt 2004):

Komitmen Kalimantan Tengah dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.4 tahun 2014 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pemangunan Daerah di Kalimantan Tengah tanggal 5 September 2014. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

Dimana pada perencanaan dan penggaran memperhatikan :

• Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.
• Dalam melakukan analisis gender s menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
• Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan
• Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
• Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD responsif gender

Dimana dalam bab sepuluh pada pasal dua puluh satu dengan jelas menyatakan bahwa 

• Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen). 
• Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Provinsi dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terbukti dengan Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 050/020.TAPD/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal pagu belanja satuan kerja perangkat daerah pada rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 pada point lima mengingatkan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat menganggarkan program/kegiatan Responsif Gender pada masing-masing SKPD.Semoga dengan dianggarkannya ARG membawa manfaat bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan fungsinya dengan lebih efisien (tidak memboroskan anggaran) dan efektif (tepat sasaran). Dimana akan terwujud kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.di Kalimantan Tengah yang BERKAH. (Tabe: Perencanaan/DDA )