DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka Perayaan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2020 pada tanggal 27 November 2020 di Provinsi Aceh, yang diikuti Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah secara Virtual Aplikasi Zoom Meeting. Acara tersebut dibuka oleh Menteri PPPA RI yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Deputi Perlindungan Hak Perempuan (PHP), Ibu Prof. Vennetia R. Danes. 

Di Indonesia sendiri, tema Hari Disabilitas yang diusung oleh Kemensos adalah “Building Back Better: toward a disability-inclusive, accesible and sustainable past covid19 wold” (Membangun Kembali Kehidupan yang Lebih Baik, Lebih Inklusi, Lebih Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca Pandemi Covid-19), Tema Hari Disabilitas yang ditetapkan KemenPPPA adalah “Membangun Kembali Kehidupan yang Lebih Baik dengan Membuka Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas melalui Pembangunan yang Inklusif, Aksesibel, dan Berkelanjutan”. 

Tema ini juga sejalan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak untuk mendapatkan penghormatan, pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, serta perlindungan, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan kondisi disabilitasnya. 

Secara umum terdapat lima permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas karena keterbatasannya, yaitu: masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan, pendampingan hukum dan permasalahan lingkungan yang tidak mendukung sehingga hal ini yang menjadi hambatan bagi Perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan untuk mendapatkan akses keadilan yang merupakan haknya. Tidak jarang mereka mengalami stigmatisasi dan diskriminasi berlapis.

 Seperti halnya pada saat kekerasan seksual dialami penyandang disabilitas, yang terjadi kemudian malah kasusnya cenderung didiamkan, tidak diproses. Alasannya, karena bukti minim dan keterangan korban tidak cukup untuk dijadikan alat bukti hukum. Padahal, masalahnya terletak pada terbatasnya akses layanan yang seharusnya diebrikan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, korban tidak didampingi oleh orang yang ahli menggunakan Bahasa isyarat yang digunakan oleh korban. Sehingga polisi kesulitas dalam melakukan berita acara pemeriksaan. 

Akhirnya, proses peradilan tidak berpihak kepada penyandang disabilitas korban kekerasan. Jika perempuan disebut warga kelas dua, maka perempuan penyandang disabilitas berada di tingkat lebih bawah lagi. Selama ini pembelaan terhadap hak perempuan yang dilanggar jarang menyentuh mereka. Kita sering dengar nasib TKI wanita yang diperjuangkan, namun keberpihakan kepada perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan masih sangat minim (data SAPDA dari 100 kasus kekerasan Perempuan penyandang disabilitas, hanya 10 kasus yang diproses hukum, dan 3 kasus yang sampai pada putusan).

Tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut adalah untuk menempatkan setiap individu penyandang disabilitas agar mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan,perlindungan dan pemenuhan HAM dari Negara.Penyandang disabilitas didudukkan sebagai subyek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya rehabilitasi sosial dan jaminan sosial maupun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan perlindungan Sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas agar menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses informasi, pemasaran, advokasi dan bantuan hukum dan lain-lain.

Dihimbau pula kepada masyarakat jika mendengar, mengetahui ataupun mengalami kekerasan pada penyandang disabilitas agar dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib atau Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah melalui UPT PPA atau Dinas P3APPKB yang ada di Kabupaten/Kota. (Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga)